Fadel - Kontroversial Pencalegan dan Pemberian Gelar Adat Sri Sultan HB X

Kemarin Fadel Muhammad sempat bersi tegang dengan ketua umum partai Golkar Jusuf Kalla ketika kepentingan Fadel untuk menuju Senayan tidak di akomodir oleh Ketua Umum partai Golkar. Belum berselang lama Kontroversial muncul lagi, ini dari kalangan masyarakat gorontalo yang menolak dengan tegas pemberian gelar adat Sri Sultan HB X. Entahlah ini adalah bagian dari skenario Politik Fadel dalam mensolidkan kubu kader partai Golkar yang Kontra terhadap JK atau tidak. Tapi dikalangan masyarakat menilai pemberian gelar adat ini mempunyai Tendensi Politik dalam menghadapi PILPRES 2009 mendatang. ini sangat ironis seorang Fadel yang sudah dianggap Publik Figur dimata Masyarakat gorontalo dihadang dengan penuh kritikan oleh masyarakat. Fadel belum menyelesaikan amanah Rakyat tuk memimpin Gorontalo diperiode kedua, seharusnya ketika Fadel telah memilih pilihan politik tuk melanjutkan kepemimpinannya di daerah gorontalo berarti sudah siap menanggung konsekuensi tuk menyelesaikan akhir periodenya. Gorontalo bukanlah Jembatan tuk mencari Popularitas maupun Karir, melainkan daerah yang masih sangat menghargai adat, kepercayaan, dan hubungan sosial yang baik. secara realitas Fadel belum mampu membawa gorontalo ke level yang lebih baik. Buktinya masalah banjir belum terselesaikan. Bukankah ini adalah PR yang harus di selesaikan bukan untuk ditinggalkan. Belum terpecahkan masalah satu sudah muncul masalah yang baru, Pemberian gelar adat ini harus melalui proses - proses dalam menentukan sebuah keputusan. Hal ini tidak dilakukan oleh Fadel, dengan mengabaikan keputusan Adat dan aspirasi rakyat adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin. Bukankah gorontalo adalah masyarakat yang masi dijunjung tinggi nilai-nilai adat yang sudah mendarah daging di masyarakat gorontalo. Seorang Fadel haruslah mengahargai Kearifan Lokal Daerah Gorontalo bukan sebaliknya. Pemberian Gelar adat adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam proses penganugerahannya.sehingga dalam memberikan gelar adat kita harus mempertimbangkan hal - hal sbb
- Gelar adat di berikan kepada orang luar daerah yang mempunyai Andil besar dalam membangun daerah Gorontalo
- Gelar adat diberikan kepada Orang luar daerah yang dianggap peduli terhadap gorontalo seperti Bapak Trusandi Alwi yang sudah turut membantu daerah gorontalo
- Gelar adat diberikan atas persetujuan Lembaga Adat
Melihat poin-poin diatas Sri Sulta HB X tidak memenuhi satu poinpun dalam mendapatkan gelar adat tersebut. Kesimpulannya dari rentetan Kontroversial Fadel Muhammad dengan Jusuf kalla sampai Kontroversial Pemberian Gelar adat Sri Sultan HB X kalau bukan Bagian dari Skenario Politik Fadel Muhammad dalam menjelang Pesta Demokrasi 2009 TERUS APA..??????
"Manuver POLITIK Atau SEBUAH KETULUSAN"

Moawota Makassar-Harapan Baru Rakyat Gorontalo

1000 Tokoh untuk 1.000.000 Komunitas
selamat buat moawota makassar sebagai panitia pelaksana kegiatan seminar di Gorontalo nanti. Tak ada aksara yang dapat kuucapkan selain ucapan Selamat buat Kanda-kanda yang begitu besar Apresiasinya terhadap perubahan dan pembangunan Provinsi Gorontalo kedepan. Semangat Rantau dari seluruh Elemen masyarakat gorontalo menjadi ikon perubahan tatanan masyarakat gorontalo kedepan. Takkan ada suatu masalah tanpa solusinya. Semoga dengan kegiatan ini tercipta Rekomendasi tuk Gorontalo yang lebih Baik. Amin

Nani Wartabone Sang Pejuang Gorontalo

ENGKAU YANG TERLUPAKAN

23 Januari 1942 adalah hari bersejarah bagi rakyat Gorontalo dari penjajah yang berusaha menindas dan mengintimidasi masyakat Gorontalo...Nani Wartabone adalah salah satu dari sekian pejuang gorontalo yang berjuang mengusir penjajah dan membebaskan rakyat gorontalo dari tangan penjajah. Berjuang tanpa kenal lelah bermodalkan senjata dan amunisi yang seadanya ia mampu memimpin perlawanan terhadap para penjajah. Nani Wartabone Engkau Adalah PahlawanKu. Di setiap daerah diseluruh indonesia Nama para pahlawan di abadikan pada nama perguruan tinggi, sebut saja Universitas Hasanuddin, Universitas diponegoro, Univ Brawijaya, Univ Pattimura dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Masih banyak lagi bentuk dedikasi yang diberikan kepada sang Pahlawan. Bukankah Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai Pahlawannya.
Tanpa Mereka kita takkan menghirup udara seperti sekarang ini
Tanpa Mereka kita takkan sibuk mengurusi partai politik seperti sekarang ini
Tanpa Mereka Kita takkan bisa merasakan ketenangan seperti sekarang ini...
Bagiku Tokohku Bukanlah Fadel Muhammad...
Bagiku Tokohku Bukanlah Gusnar Ismail
Bagiku Tokohku Bukanlah Para Wakil Rakyat Gorontalo
Bagiku Tokohku Bukanlah Bupati Dan Walikota Prov Gorontalo
Tapi.....
Bagiku Tokohku Adalah Bapak Almarhum Pejuang Kita Nani Wartabone
Ia adalah sosok yang bukan saja memberikan Sebuah Harapan, Sebuah Janji, Melainkan memberikan kenyataan yang kita rasakan sekarang ini...
Ia Bukanlah janji, melainkan Ia adalah Sesuatu Yang Nyata dalam Perilaku dan
Perbuatan. Terima Kasih Pahlawanku...Allah SWT yang kan membalas segala Jasa-Jasamu. AmiN

HPMIG - Soekarno

Pemikiran Soekarno

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan cita- cita luhur bangsa Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terpampang dalam lambang Negara kita sebenarnya mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan Persatuan dan Kesatuan. Namun seiring dengan kemajuan zaman di bidang Informasi, Pengetahuan dan Tekhnologi ke arah modernisasi zaman globalisasi, ternyata kesakralan makna dari semboyan tersebut menjadi luntur. Pemikiran-pemikiran mengenai pancasila tersebut salah satunya adalah Soekarno sebagai Presiden Pertama RI. Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Asaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet semumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PEDOMAN PERSATUAN NASIONAL

Semua ide Bung Karno tentang persatuan tersebut di atas terkonsentrir di dalam Pancasila, yang telah menjadi dasar negara RI. Maka uraian mengenai Pancasila akan mendapatkan tempat yang utama. Situasi politik di Indonesia yang sangat rawan akan ancaman disintegrasi bangsa adalah disebabkan karena akibat kekuasaan rezim orde baru yang telah menyelewengkan nilai-nilai Pancasila. Maka mengkaji, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu usaha penting untuk menghindarkan bahaya disintegrasi bangsa dewasa ini. Fakta historis tanggal 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila harus dijadikan titik tolak dalam mengkaji dan mengamalkan Pancasila, supaya tidak terjadi penafsiran kontroversial tentang hakekat Pancasila yang sebenarnya. Adalah sangat penting untuk mengembalikan makna nilai-nilai Pancasila sesuai dengan apa yang digagas oleh Bung Karno. Maka dalam mengkaji balik Pancasila, pertama-tama harus kita akui bahwa Pancasila itu digali oleh Bung Karno, yang tertuang dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebab dari situ kita akan menemukan inti filsafat Pancasila sebenarnya, yang langsung dari penggalinya - Bung Karno.
Mengenai Pancasila, Bung Karno selalu menyatakan dirinya hanya sebagai Penggalinya. Tapi sesungguhnya pernyataan itu hanya sebagai pernyataan rendah hati. Yang tepat sesungguhnya Bung Karno tidak hanya sebagai penggali, tetapi juga penciptanya. ‘Menggali’ berarti mengambil sesuatu yang masih merupakan bahan mentah dari kandungan bumi. Sedang ‘mencipta’ berarti mengolah, membuat sedemikian rupa sehingga bahan-bahan galian yang masih mentah tersebut menjadi barang-jadi.

Seperti kita ketahui Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, memang digali dari bumi Indonesia, dimana rakyatnya telah berabad-abad menganut berbagai macam agama. Tapi tergalinya fakta tersebut, belumlah cukup untuk mengatakan adanya atau terciptanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila. Fakta tersebut masih merupakan bahan galian yang mentah. Sebab fakta adanya bermacam-macam agama belum merupakan konsepsi falsafah yang bisa menangkal kemungkinan timbulnya bentrokan atau peperangan antara penganut-penganutnya. Bahan galian tersebut baru menjadi salah satu sila dari Pancasila setelah diolah oleh Bung Karno menjadi suatu rumusan filsafat negara yang berintikan toleransi, saling menghormati dan persatuan dari para penganut berbagai-bagai agama untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Begitu juga sila Kebangsaan (nasionalisme, persatuan Indonesia) adalah hasil godogan Bung Karno dari rasa kesadaran sukubangsa-sukubangsa yang mendiami wilayah Indonesia sebagai kesatuan bangsa Indonesia dengan rasa kesadaran menghargai dan menghormati martabat bangsa lain. Dengan digalinya fakta bahwa di kepulauan Indonesia terdapat suku-suku bangsa yang bermacam-macam, belum bisa menjamin tidak adanya permusuhan antarsuku. Lebih dari itu Nasionalisme dalam filsafat Pancasila adalah Nasionalisme yang berpadu dengan Humanisme, yang oleh Bung Karno disebut sosio-nasionalisme (Ben Anderson menamakannya Nasionalisme Kerakyatan). Jadi jelas bukan nasionalisme sempit yang menuju kepada sovinisme, seperti yang berkembang di Eropah.

Sedang sila Demokrasi (Musyawarah-mufakat, atau Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan) adalah suatu hasil godogan antara galian yang berwujud musyawarah dan mufakat yang telah ada berabad-abad di kalangan masyarakat Indonesia dengan falsafah yang mengarah kepada tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat bersama. Maka demokrasi yang demikian itu bukanlah demokrasi yang menjurus ke anarkisme, yang liberal-liberalan untuk berlomba memupuk kekuasaan dan kekayaan bagi diri sendiri, keluarganya atau kelompoknya, hingga melupakan kepentingan rakyat. Demokrasi berdasarkan filsafat Pancasila oleh Bung Karno disebut Sosio-Demokrasi, yaitu Demokrasi yang bersenyawa dengan tuntutan Sila Keadilan Sosial, yang merupakan demokrasi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Demikianlah bahan-bahan mentah yang telah digali Bung Karno telah dia masak dengan ‘bumbu-bumbu’: toleransi, persatuan dan cita-cita masyarakat adil makmur sehingga tercipta menjadi Pancasila Dasar Filsafat Negara RI dan pedoman untuk perjuangan persatuan nasional. Kita tidak bisa memalsukan sejarah Pancasila, yang dilahirkan pada 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka segala tafsiran mengenai Pancasila haruslah bertolak pada sumber aslinya, kalau tidak mau dikatakan memutar-balikkan sejarah dan hakekat Pancasila. Selanjutnya Bung Karno menyatakan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila (Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan YME). Sedang Trisila bisa juga diperas menjadi Ekasila - Gotongroyong. Perasan terakhir ini mencerminkan inti dari Pancasila, yaitu persatuan seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama bergotong royong berjuang demi terbentuknya masyarakat adil dan makmur.

Formulasi Pancasila seperti yang diucapkan Bung Karno di BPUPKI diformulasikan di dalam UUD 45 (dan konstitusi RIS, UUDS NKRI 1950) agak berbeda. Meskipun demikian Pancasila yang tercantum di dalam UUD 45 (Pembukaan) tidak bisa dikatakan bertentangan dengan Pancasila yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Hanya dua hal yang menurut pendapat kami harus mendapatkan perhatian bahwa;

1. Bagaimanapun formulasinya di dalam Pembukaan UUD 45, tetaplah Bung Karno sebagaiPenggali/Penciptanya.

2. Bagaimanapun formulasinya di dalam Pembukaan UUD 45 haruslah segala penafsirandan pengamalannya sesuai dengan yang tersurat dan tersirat di dalam pidato Pancasila Bung Karno. Hal ini penting sekali untuk menghindarkan penyalah gunaan ajaran Pancasila.

SEJARAH PERJALANAN PANCASILA

Di masa kekuasaan Orde Baru Pancasila selalu dijadikan label pada kegiatan dan kebijakannya. Nama Pancasila dicatut untuk menutupi kekuasaan fasis otoriter yang antirakyat, antinasional dan antidemokrasi. Demikianlah dengan pembubuhan kata Pancasila pada “Demokrasi” muncullah apa yang dinamakan “Demokrasi Pancasila”, dengan mana rezim Orde Baru selama 32 tahun telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Pancasila itu sendiri, UUD 45, HAM dan keadilan. Di samping itu Orde Baru tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai label belaka, tapi juga memperalat sedemikian rupa sehingga dengan mudah penguasa bisa mencap seseorang yang berbeda politiknya, melanggar atau mengkhianati Pancasila. Dan bersamaan dengan itu penguasa menyebarkan“momok komunis/komunisme”untuk menakut-nakuti rakyat.

Rezim Orde Baru juga melakukan usaha-usaha untuk menghapus jasa-jasa Bung Karno dari sejarah Indonesia dan memanipulasi Pancasila. Misalnya, penguasa yang melalui mendikbudnya - Nugroho Notosusanto, berusaha memalsukan fakta sejarah, dengan pernyataannya bahwa penggali Pancasila bukan Bung Karno. Kita belum lupa penghapusan peringatan 1 Juni - Hari lahirnya Pancasila dan diganti dengan peringatan terbunuhnya para jenderal dalam peristiwa G30S dengan nama Hari Kesaktian Pancasila, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pancasila. Dan sangat menyedihkan bahwa uang negara dihambur-hamburkan oleh rezim Orde Baru hanya untuk mengelola suatu badan yang bernama BP-7 (dbp. Alwi Dahlan), yang nota bene bertujuan agar “Pancasila” tetap bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan Orba.

Pada zaman Orde Baru, 5 paket UU politik dan Dwifungsi ABRI merupakan perangkat politik yang jelas-jelas menjegal realisasi sila Demokrasi (musyawarah-mufakat), sehingga mengakibatkan demokrasi menjadi lumpuh tidak berjalan. Kekuasaan totaliter-militeristik Orde Baru selama 32 tahun mengakibatkan rakyat dewasa ini harus mulai belajar demokrasi lagi. Dan terasa sampai dewasa ini demokrasi hanya dijadikan alat untuk menang-menangan dalam perebutan kepentingan golongan, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat.

Kesenjangan sosial warisan Orde Baru sampai sekarang terus ditanggung rakyat. Kalau kesenjangan sosial ini diumpamakan sebagai rumput kering, maka siapa saja yang melempar api kepadanya akan terbakarlah rumput tersebut dan terjadilah malapetaka yang tragis. Api penyulutnya itu bisa dari perselisihan etnis, agama, politik, dan apa saja. Maka tidak mengherankan timbulnya keresahan-keresahan sosial di beberapa daerah sebagai pencerminan menipisnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat.

Dengan adanya pembakaran gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, telah membuktikan tentang adanya bahaya yang mengancam ajaran toleransi kehidupan antaragama yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya bentrokan fisik antara orang-orang Dayak dan orang-orang Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang mengorbankan banyak nyawa juga membuktikan adanya bahaya yang mengancam atas ajaran kerukunan antarsuku bangsa yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia (Nasionalisme). Ucapan seorang menteri Orde Baru pada 17 Juni 1997 di Surabaya bahwa:”Halal darah dan nyawa para perusuh”, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila direalisir oleh Orde Baru.

Seandainya saja kue hasil pembangunan itu bisa mengucur dari atas ke bawah - ke rakyat, dari pusat ke daerah, mungkin keresahan sosial sedikit demi sedikit bisa diatasi. Tapi sampai sekarang kue pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal untuk membiayai terciptanya ‘kue pembangunan’ ini telah dikeruk habis-habis kekayaan rakyat (minyak, gas, hutan, emas dll.) ditambah dengan hutang luar negeri yang berjumlah kurang lebih 150 milyar USD. Ada suatu anggapan bahwa kalangan lapisan atas dengan sengaja berusaha melupakan katakunci ‘pemerataan’, yang sejak dulu (sebelum adanya perestroikanya Gorbacev) telah merupakan tujuan dari Sila Keadilan Sosial. Sedang pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek rekreasi mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, bukanlah prioritas pembangunan yang diperlukan bagi kepentingan puluhan juta orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan.

Juga jalannya sila Perikemanusiaan (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) masih perlu diluruskan. Adalah wajar bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tapi jelas tidak wajar bahwa di dalam negara hukum Indonesia telah terjadi pembunuhan massal dan penahanan puluhan ribu orang selama bertahun-tahun tanpa proses hukum, yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda penegakan hak asasi yang dilanggar tersebut.

Kesimpulannya Soekarno pemikiran Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:
a. kebangsaan Indonesia
b. internasionalisme dan peri kemanusiaan
c. mufakat atau demokrasi
d. kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan

Banjir dan Tanah Longsor gorontalo semakin Parah

Hanya selang beberapa minggu dengan bencana tanah longsor yang menimpa daerah Bone pesisir kab Bonebolango, kini daeraH gorontalo di kejutkan lagi oleh bencana alaM Banjir. Kondisi daerah gorontalo dari tahun ketahun semakin parah ketika musim penghujan. keprihatinan datang dari berbagai pihak akan kondisi masyarakat gorontalo yang harus mengungsi tuk menyelamatkan diri. Setiap tahun Das Bone dan Das Bolango tidak bersahabat di musim penghujan. Dari tahun - tahun kemarin pemerintah provinsi gorontalo selalu berinisiatif dalam mencegah masalah banjir. Namun itu hanyalah sebatas wacana di saat banjir datang dan hilang ketika musim panas datang. Berapa banyak lagi para pengungsi, berapa banyak lagi kaum miskin kota dan miskin desa yang bermunculan, berapa banyak lagi anggota keluarga yang hilang di akibatkan banjir ? Sadar atau tidak sadar kekeliruan yang telah dilakukan hendaklah diperbaiki. Prihatin terhadap kondisi yang terjadi bukan berarti kita harus turun merasakan apa yang dirasakan para korban banjir tapi solusi dalam memecahkan masalah banjir itulah prinsip dasar yang harus dipegang. Stop proyek konvensional (Pembuatan tanggul), mulailah menghijaukan kembali kawasan hutan maupun kota gorontalo. Mulailah bertanya "apa yang menyebabkan banjir, dari mana datangnya banjir, kenapa air begitu besar dalam debit/detik tiba di bagian hilir. Jawabannya hanyalah kondisi BENTANG ALAM PROVINSI GORONTALO (Kondisi daerah Hulu (kawasan Hutan sebagai daerah Cathment Area), Topografi Gorontalo, dan kondisi Hilir (daerah Resapan Air). Lestarikan Hutan Gorontalo Demi Kehidupan Masyarakat Gorontalo yang Berkelanjutan. SAVE OUR FOREST

PB-HPMIG

Sebelum jemari ini bergerak sesuai kehendak hati dalam menuangkan segenap asa yang selalu menjadi harapan tuk sebuah perubahan, aku ucapkan Selamat Buat dr Ahmad Naki sebagai Raja Selanjutnya dalam menukangi PB-HPMIG. Semoga apa yang menjadi Harapan tidak sekedar menjadi wacana dalam menjual Visi Misinya.
PB-HPMIG (Himpunan Pegawai Mahasiswa Indonesia Gorontalo Atau Himpunan pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo ???). Ini adalah pertanyaan yang sangat krusial di era kepemimpinan sdr Punco Tanipu. Entahlah Pertanyaan ini kan terulang kembali di era kepemimpinan dr Naki atau tidak kita lihat saja nanti. Sangat Ironis ketika Lembaga PB HPMIG dijadikan sebagai sarana Politik ataupun sebagai Jembatan dalam mendapatkan Bergening dari Pemerintah Gorontalo, tanpa mengedepankan Pengkaderan anggota HPMIG. Ruang - ruang Pengkaderan dan Aksi sosial seakan - akan tinggal menjadi Tembang kenangan ketika kita sharing di warung kopi ataupun diskusi lepas pengisi waktu lowong.
Akankah Harapan itu kan menjadi sebuah Realitas ataukah hanya menjadi sebuah Khayalan Semu jawabannya ada pada Raja Selanjutnya (dr Ahmad Naki).